Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
"Kesamaannya banyak banget termasuk yang secara prinsip tentang daycare, tentang kerja dari mana saja do the job from all over the place sehingga dengan demikian tidak perlu mentor khusus," sambung mantan Sekjen PDIP itu.
Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.
Layanan ini merupakan sarana layanan on the net bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
The IAAC meeting aims at approving summaries of former IAAC meetings, speaking about peace maintaining operational spending plan for your duration of July 2021 - June 2022, discussing most current updates of the decisions on the 75th General Assembly pertaining to developments of financial placement as afflicted from the pandemic, talking about 2022 OIOS working program and potential gap above divisions in OIOS, and discussing coordination and conversation between oversight organizations under the UN.
Throughout his tenure, he also initiated the audit from the preparedness of Indonesian Authorities’s implementation from the SDGs.
Arif menuturkan, Pansel KPK juga telah mendengarkan masukan publik dari berbagai unsur masyarakat. Masukan itu ditampung lewat sejumlah Discussion board diskusi baik dengan unsur LSM, pimpinan redaksi hingga sejumlah penegak hukum.
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir in shape and correct test. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.
”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.
"Karena sekali lagi, saya tidak akan menawarkan sesuatu yang terlalu tinggi tetapi tidak bisa dieksekusi, saya lebih memilih apa yang bisa dilakukan secara langsung dan manfaatnya itu bisa dirasakan selama five tahun periode kepemimpinan kita," tutur dia.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap here isi pesan tersebut selama di persidangan.
Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
"Kemudian untuk substansi materi tentang debat yang untuk tanggal 6 saya juga sedikit-sedikit kan sudah mulai kami sosialisasikan, kami keluarkan," katanya.
Organization chance administration and supply chain administration: The mediating role of aggressive gain and determination making in strengthening corporations functionality
IDI's Board is composed of ten members from various supreme audit institutions. Get to learn them greater within our "Satisfy the Board" series.